Usulan Teknis

Usulan Teknis ini diajukan guna melaksanakan Pekerjaan : Perencanaan Pembanguna Gedung Kulia. Dasar menyusun Usulan Teknis ini dari " Kerangka Acuan Kerja ( KAK )". Usulan Teknis ini di bagi dalam beberapa bagian yaitu :

Bab I. Pendahuluan, menjelaskan tentang tujuan, latar belakang dan sasaran yang akan di capai dalam proyek ini.

Bab II. Pendekatan Umum, menjelaskan tentang Sasaran kerja, tugas konsultan serta cara-cara pelaksanaan di lapangan dan personil yang akan dilibatkan dalam proyek ini, maka pendekatan ini disesuaikan dengan tingkat keahlian yang di syaratkan.

Bab III. Pemahaman Terhadap TOR dan Metedologi Pelaksanaan, menguraikan tentang Pemahaman terhadap TOR, dan cara-Cara Pelaksanaan di Lapangan.

Bab IV. Rencana Kerja Dan Schedule, menjelaksan secara Umum langka-langka konsultan dalam menangani proyek serta koordinasi kerja.

Bab V. Daftar Personil, menguraikan tentang Usulan dari pihak Konsultan untuk menangani pekerjaan sesuai dengan latar belakang keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja yang bersangkutan.

Bab VI. Fasilitas Dan Perlengkapan, menjelaskan tentang kesiapan konsultan dalam menyediakan segala fasilitas dan perlengkapan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan hasil yang baik dan memuaskan

Kerangka Acuan Kerja Master Plant

Perubahan gaya hidup dan pola pikir masyarakat  yang semakin mengharapkan efisiensi dan efektifitas sebuah proses adalah salah satu kebutuhan yang ditimbulkan akibat  dari perkembangan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi.  Kebutuhan  akan  efisiensi  dan efektifitas dalam proses dan fungsi  birokrasi  dan pelayanan masyarakat  adalah satu hal yang tidak bisa dipungkiri. 

Electronics Government atau E-Government merupakan salah satu solusi untuk menjawab tantangan akan kebutuhan tersebut.  Dengan kompleksitas jenis data dari  masing-masing satuan kerja yang mempunyai hubungan saling mengisi, maka diharapkan E-Government dapat menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan satu mekanisme otomatisasi yang terintegrasi untuk memastikan ketersediaan data serta menyediakan informasi secara cepat, akurat, handal dan aman.

Data  dan informasi  yang tersedia selain berguna untuk fungsi  adminsitratif  juga dapat dijadikan landasan penentuan arah kebijakan lembaga, karena dengan E-Government bisa diketahui apa yang telah dilakukan,  sedang dilakukan dan akan dilakukan suatu satuan kerja. Untuk pembangunan E-Government diperlukan adanya Pusat Data dan Infrastruktur Jaringan  Komunikasi  Data  sebagai  jawaban  atas  kebutuhan  akan  informasi  yang komprehensif.